Selain itu, masyarakat juga meminta agar laporan pertanggujawaban kinerja kepala desa Tomoli Selatan Mohamat Ali periode 2018 dan 2019 segera diaudit pihak terkait (Kejaksaan ) menysul adanya dugaan pengelolaan dana desa yang tidak sesuai prosedur dan tidak transfaran.
"Sudah sekitar 9 bulan desa ini berjalan tanpa pelayanan yang normal di kantor desa sejak adanya protes warga terkait penggunaan ijazah palsu oleh Kades dalam pemilihan kepala desa," ujar Roni, Tokoh Masyarakat Desa Tomoli Selatan.
Menurut dia buntut dari protes masyarakat adalah pemblokiran kantor desa. Sementara kepala desa memilih berkantor di rumahnya.
"Ini sudah tidak kondusif lagi karena memungkinkan kades berbuat sesuai keinginnya..apalagi berkantor di rumah sendiri," tandasnya.
Untuk laporan pertanggungjawaban kinerja pengelolaan dana desa, lanjutny, sejumlah pekerjaan tidak berjalan sesuai dengan RABDesa.
"Sebaiknya pihak terkait kejaksaan atau kepolisian mememeriksa langsung dan kami akan mebunjukkan bukti bukti atas proyek yang tidak berjalan sesuai dengan aturan," tegas Roni.
Sementara itu Camat Toribulu H.Hamzah A. Rauf membenarkan bila kantor desa Tomoli selatan sudah 9 bulan tidak digunakan.
"Kami sudah berulang kali akan Kades menjalankan pemerintahan di kantor desa, namun tidak diindahkan," katanya.
Terkait dengan adanya sejumlah laporan penyimpangan pengelolaan dana desa, dia juga belum menandatanganinya.
"Saya tidak tandatangan karena ada dugaan banyak laporan yang direkayasa dan bahkan ada yang fiktif," tegasnya. (Jam'un)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar