“Jadi catat ya, hasilnya negatif,” ujar Rahmad, usai melihat hasil tes urine yang dilakukannya.
Rahmad Mas’ud datang ke kantor BNNK Balikpapan sekitar pukul 11.00 wita dan langsung mengisi formulir lalu diberikan wadah berukuran kecil yakni kontainer urine. Wadah itu digunakan untuk menyimpan urine yang akan diuji kandungannya.
Rahmad kemudian menuju toilet untuk buang air kecil. Sebagian urine pun ditempatkan ke wadah. Lalu diserahkan ke petugas untuk dicelupkan Drug Abuse Test.
“Ini bukti komitmen bahwa saya harus bebas dari narkoba. Nanti semua pegawai harus ikut tes urine,” tandas Rahmad Mas’ud yang langsung menerima hasil tes dari Kepala BNNK Balikpapan Muhammad Daud dengan waktu tunggu kurang lebih lima menit.
Kepala BNNK Balikpapan Muhammad Daud mengungkapkan, untuk tes urine memang tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui hasilnya negatif ataupun positif. Karena hanya membutuhkan waktu sekitar lima menit.
“Hasilnya 5 menit gak nyampe sudah bisa diketahui. Kalau dua garis negatif, kalau satu garis positif. Ini hasilnya dua garis negarif,” ujar Daud.
Daud pun memuji sikap orang nomor dua di Kota Balikpapan itu yang mendukung program pemberantasan pencegahan dan perdaran gelap narkoba (P4GN). Sehingga pantas menjadi contoh bagi PNS, anggota DPRD maupun masyarakat.
“Beliau ini wujud komitmen mendukung P4GN di Kota Balikpapan dengan melakukan tes urine. Kita harusmencontoh beliau Pak Wawali ,” ujarnya
Dia mengatakan, tes kit urine biasa disebut, merupakan standar nasional yang selama ini dilakukan. Sangat akurat dan cepat. Digunakan para caleg, gubernur maupun wali kota dan bupati saat akan mengikuti pemilu ataupun pilkada..
“Tes kit yang kami gunakan adalah 6 parameter. untuk cara menggunakan cukup di celupkan, nanti ada petugas laboratorium yang melakukan pengecekan,” katanya.
“Jadi orang yang mau maju jadi gubernur, jadi caleg, jadi wali kota, semuanya gunakan ini, tingkat akurasinya sangat akurat, dan cepat,” lanjut Daud.
Dia menuturkan, setiap tahun Pemerintah Kota Balikpapan mewajibkan para pegawai honorer maupun yang statusnya pegawai negeri sipil (PNS) wajib melakukan tes urine. Termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bahkan anggota DPRD.
“Ini adalah satu gerakan yang mendukung P4GN alhamdulilah sudah ratusan pegawai yang tes urin, hari ini sudah 400 ratusan lebih, termasuk gurun honorer,” ujarnya
“Kemarin ada sedkitar 500-an pegawai, ada dari BPBD. Ini DPRD juga antri. Di Balikpapan ini enjoy sekali saya berdinas, dibantu Pemerintah Kota,” tandasnya.
Dia menambahkan, tes urine yang dilakukan juga merupakan bagian dari pelayanan publik BNN yakni untuk memenuhi surat keterangan pemeriksanaan hasil narkotika (SKPHN). Tes urine tidak dipungut biaya alias gratis.
“Tentu kan proses ini salah satu syarat, kami memberikan pelayanan publik tidak dibayar, kemudian pelayanan cepat, tepat dan akurat untuk memenuhi SKPHN,” tukasnya.(naim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar