Jumat, 09 April 2021

“Sepenggal Asa Muhammad Aras”



“Halo…gimana kabar?” sapa Muhammad Aras saat diperkenalkan pertama kali oleh seorang kawan, Darwis Ismail, di Boska coffee, Jakarta Selatan, Kamis (1/4/2021).  “Apa yang bisa dibantu. Jalan-jalan ke kantor ya,” lanjut anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan (Sulsel) ramah dan penuh keakraban malam itu. Dengan mengenakan kemeja putih dengan cekatan ia menyapa beberapa pengunjung dengan gaya salam ala protokol kesehatan.  

“Ini anak muda potensi kita masa depan,” ia membalas sembari melirik sahabatnya (Darwis Ismail,red) yang tadi memperkenalkan dirinya. Pak Aras atau Haji Aras, begitu ia akrab disapa, dikenal sebagai legislator senayan yang juga Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsil Sulawesi Selatan. Pria dengan profesi tenaga akademik/dosen dan juga pebisnis ini menapaki karir usahanya dari tukang jahit di kota Makassar dan jejek politiknya pun dari bawah.

Dalam perjumpaan yang singkat itu, dugaan saya akan sosok anggota DPR RI meleset. Pak Aras amatlah sederhana. Bahkan menurut cerita sejumlah orang, ia kerap berbaur dengan masyarakat dalam berbagai kesempatan. Bagi saya, sikap kami malam itu selayaknya kawan akrab, meski belum lama berkenalan. Selama ini saya hanya dengar namanya dan jumpa berpapasan saja.   

Salahsatu kerja-kerja politik Muhammad Aras yang terdengar nyaring dari gedung parlemen senayan adalah saat dirinya menyoroti fakta banyaknya jalan dan jembatan yang rusak di Sulawesi Selatan dan tak masuk dalam target prioritas program kerja pemerintah tahun anggaran 2020-2021. Bahkan ada jalan nasional yang rusak sudah 6 tahun tak kunjung diperbaiki.

Hal tersebut diungkapkan Aras sebagai anggota Komisi V DPR RI dari dalam forum rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Rabu (24/6/2020). 

Berdasarkan data yang dihimpunnya, di wilayah Sulsel banyak sekali ruas jalan yang rusak bahkan di jalur Bone Maros misalnya ada kurang lebih 53 km yang belum pernah dikerjakan sekalipun oleh PUPR selama menjadi jalan nasional. 

"Kemudian jalan nasional dari Wajo ke Bone juga ini rusak berat bahkan ada di aliran sungai itu tidak bisa dilewati setiap hujan lebat pasti kendaraan umum tidak bisa lewat, sehingga ini membutuhkan penanganan khusus oleh Kementerian PUPR," cecarnya langsung di hadapan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Betapa pun, saya menceritakan apa yang dirasakan dengan sosok pebisnis-politisi yang konsisten dengan perjuangan hidupnya, baik di dunia kampus dan bisnis yang telah mematangkan dirinya. Apalagi, yang menurut saya visioner, tetapi memilih diam dari publikasi. 

Bahkan ketika merespon dan mencermati lembar-lembar dokumentasi hasil kerja-kerja politik yang sudah dilakukannya sebagai wakil rakyat, peraih doktor administrasi publik dari Universitas Negeri Makassar (UNM) tahun 2019 ini hanya berujar singkat, ”Biar rakyat yang menilai…” ***(Rusman Madjulekka)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar