Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria, Begini Pesan Wabup Sidrap

Jurbalis:Bahri Layya

Meyromilenial.com,Sidrap--

Wakil Bupati Sidrap, H. Mahmud Yusuf, membuka rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sidrap, di Ballroom Hotel Grand Zidny, Kamis (1/4/2021).

Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Sidrap, Sudirman Bungi, Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sidrap, Syamsuddin K, unsur forkopimda dan sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Sidrap.

Dalam sambutannya Mahmud Yusuf mengatakan pelaksanaan kegiatan GTRA memiliki arti penting sebagai upaya menata kembali kehidupan bersama yang berkeadilan sosial.

Reforma agraria merupakan tugas pemerintah yang harus dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait. Sehingga harus ada sinergi antara badan pertanahan nasional dan pemerintah daerah serta instansi terkait dalam proses pelaksanaannya.

“Tujuan reforma agraria di antaranya, mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria dan panduan pelaksanaan GTRA,” katanya.

Mahmud juga mengutarakan bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut telah dibentuk kelembagaan penyelenggaraan reforma agraria di tingkat pusat dan daerah.

Sebagai tindak lanjut, kata Mahmud, tanggal 14 januari 2021 telah ditetapkan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang No 185/1/2021 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sidenreng Rappang. 

“Saya minta anggota tim yang telah ditunjuk dapat bekerja bersama-sama untuk mewujudkan tujuan reforma agraria,” lontarnya.

Diharapkannya pula, melalui itu diperoleh kesepahaman dan kesepakatan mengenai arah kebijakan dan penanganan reforma agraria serta penguatan kapasitas reforma agraria di tingkat kabupaten.(*)

Bupati Sidrap Buka Pelatihan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik TA 2021

Jurnalis:Bahri Layya

Metromilenial.com,Sidrap--

Bupati Sidrap, H Dollah Mando membuka Pelatihan Penyusunan Administrasi, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik tahun 2021 di Hotel Horison Makassar, Rabu (31/3/2021). 

Pelatihan diikuti 44 orang peserta, berasal dari 11 partai politik yang mempunyai perwakilan atau kursi di DPRD Kabupaten Sidrap.

Pembukaan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sidrap, Kasman, dan Kepala Badan Kesbangpol Sidrap, Indah Said Roem.

Panitia pelaksana, H Syamsuddin dalam laporannya menyampaikan, masing-masing partai politik mengutus 4 delegasi terdiri ketua, sekretaris, bendahara dan 1 orang pengelola administrasi.

"Kegiatan yang berlangsung 31 Maret-1 April 2021 ini mengangkat tema 'Berkomitmen untuk Tertib Administrasi dan Pelaporan,'" urai Kabid Politik Dalam Negeri dan Ormas Kesbangpol itu.

Dalam sambutannya, Bupati Sidrap mengatakan, pelatihan bertujuan meningkatkan pengetahuan mengelola pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik yang mempunyai perwakilan atau kursi di DPRD berdasarkan hasil Pemilu 2019.

"Sasarannya agar pemanfaatan bantuan keuangan kepada partai politik dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, efesien, dan efektif sesuai peruntukannya," papar Dollah.

Dollah juga menyampaikan apresiasi kepada para pengurus partai politik yang ada di Kabupaten Sidrap. 

"Saya yakin apa yang kita lakukan saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya besar kita mewujudkan Kabupaten Sidrap yang lebih baik, maju dan sejahtera," tutup Dollah.

Adapun yang menjadi narasumber pada pelatihan tersebut dari BPK Perwakilan Sulsel, Badan Kesbangpol Provinsi Sulsel, Kepala Badan Kesbangpol Sidrap, dan Ketua KPUD Sidrap.(Bahri)

Bupati Sidrap Buka Pelatihan Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik TA 2021

Jurnalis:Bahri Layya

Metromilenial.com,Sidrap--

Bupati Sidrap, H Dollah Mando membuka Pelatihan Penyusunan Administrasi, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik tahun 2021 di Hotel Horison Makassar, Rabu (31/3/2021). 

Pelatihan diikuti 44 orang peserta, berasal dari 11 partai politik yang mempunyai perwakilan atau kursi di DPRD Kabupaten Sidrap.

Pembukaan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sidrap, Kasman, dan Kepala Badan Kesbangpol Sidrap, Indah Said Roem.

Panitia pelaksana, H Syamsuddin dalam laporannya menyampaikan, masing-masing partai politik mengutus 4 delegasi terdiri ketua, sekretaris, bendahara dan 1 orang pengelola administrasi.

"Kegiatan yang berlangsung 31 Maret-1 April 2021 ini mengangkat tema 'Berkomitmen untuk Tertib Administrasi dan Pelaporan,'" urai Kabid Politik Dalam Negeri dan Ormas Kesbangpol itu.

Dalam sambutannya, Bupati Sidrap mengatakan, pelatihan bertujuan meningkatkan pengetahuan mengelola pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik yang mempunyai perwakilan atau kursi di DPRD berdasarkan hasil Pemilu 2019.

"Sasarannya agar pemanfaatan bantuan keuangan kepada partai politik dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, efesien, dan efektif sesuai peruntukannya," papar Dollah.

Dollah juga menyampaikan apresiasi kepada para pengurus partai politik yang ada di Kabupaten Sidrap. 

"Saya yakin apa yang kita lakukan saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya besar kita mewujudkan Kabupaten Sidrap yang lebih baik, maju dan sejahtera," tutup Dollah.

Adapun yang menjadi narasumber pada pelatihan tersebut dari BPK Perwakilan Sulsel, Badan Kesbangpol Provinsi Sulsel, Kepala Badan Kesbangpol Sidrap, dan Ketua KPUD Sidrap.(Bahri)

Kapolri: 1.062 Polsek Tak Lagi Lakukan Penyidikan

Metromilenial, Jakarta-Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memutuskan ribuan kepolisian sektor (Polsek) sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan).

"Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri nomor B/1092/II/REN.1.3/2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan Polsek tertentu," tulis Listyo Sigit dalam berkas keputusan yang ditandatangani pada 23 Maret 2021 lalu.

Dalam hal ini, terdapat 1.062 Polsek di Indonesia yang diputuskan oleh Sigit tak memiliki kewenangan penyidikan lagi sejak keputusan mulai ditetapkan.

Lampiran dalam keputusan itu memuat daftar nama Polsek yang kini tak memiliki kewenangan penyidikan itu lagi. Terdapat beberapa kriteria yang disebutkan oleh Kapolri.

Sebagaimana yang dilaporkan Antara, dikutip dari lampiran Kapolri, contoh Polsek yang tak bisa lagi menyidik ialah Polsek Sukaraja, Kabupaten Bogor. Alasannya, "Waktu tempuh Polsek ke Polres kurang dari 1 jam (19 menit) dengan kendaraan bermotor (R2/R4)".

Selain itu, Polsek Sugapa, Intan Jaya, Papua, yang hanya menerima maksimal sepuluh Laporan Polisi (LP) per tahun dan lokasinya yang tidak berbeda pulau dengan Polres Induk.

Sebelumnya, usulan ini sempat mengemuka melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sejak 2020 lalu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Mahfud MD pun mengatakan bahwa pemerintah bakal mengkaji usulan tersebut.

Mahfud yang juga merupakan Ketua Kompolnas berujar bahwa selama ini melihat kecenderungan penanganan suatu perkara di tingkat Polsek yang menggunakan sistem target.

Alhasil, kata dia, banyak kasus-kasus kecil yang tak terlalu penting turut diselidiki. Contohnya, pencurian semangka yang membuat pelakunya harus dijerat hukuman berat.

Dengan penghapusan kewenangan tersebut, lanjut Mahfud, kinerja polsek dapat lebih difokuskan melalui pendekatan restorative justice atau penyelesaian di luar pengadilan.(Antara/IB)