Hari Ke Tujuh Kampanye, Kapolres Pangkep Pantau personil Pengamanan Di Dua Titik.

Redaktur :Bahri Layya

Metromilenial.com,

Pangkep---Hari ketujuh kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pangkep berlangsung aman dan tertib.

Kapolres Pangkep AKBP Ibrahim Aji, SIK memantau 2 titik lokasi pengamanan kampanye yaitu Kecamatan Pangkajene dan Kecamatan Bungoro. Kamis 1 Oktober 2020.

Di Kamp. Maleleng Kecamatan  Pangkajene pasangan nomor urut 2 Rahman Assagaf dan Muammar Muhayang dengan tagline RAMAH. 

Sedangkan di Boriappaka Kecamatan Bungoro Andi Ilham Zainuddin dan Rismayani  dengan tagline AIZ-RISMA

"Semua Paslon yang melaksanakan Kampanye berlangsung aman dan tertib serta mematuhi protokol  kesehatan",ujar Kapolres

Menjadi Pemateri, Wakapolres Takalar Ajak Pimpinan Instansi Bentuk Zona Integritas

Redaktur:Bahri Layya

Metromilenial.com,

Takalar- Wakapolres Takalar Kompol H. Nasaruddin, SH M.M, menjadi pemateri pada kegiatan sosialisasi Zona Integritas Kementrian dan Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menuju WBK dan WBBM di Ruang Rapat Kantor BPN Takalar, Kamis (01/09/2020).

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Mengawali materi sosialisasi tersebut, Wakapolres Takalar Kompol H. Nasaruddin menyampaikan beberapa dasar hukum yang melandasi pentingnya setiap instansi untuk berkomitmen melakukan zona integritas.

Wakapolres Takalar juga menyampaikan maksud dan tujuannya sera langkah langkah atau upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah korupsi, pungli dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Maka dari itu, mencapai WBK dan WBBM, perlu komitmen antara pimpinan Satker dan jajaramnya untuk melaksanakan zona integritas," tegas Kompol Nasaruddin.(Bah)

Usulkan Proyek Jalan Beton, BPBD Sidrap Rapat Virtual Dengan Deputi BNPB

Redaktur:Bahri Layya

Metromilenial.com,Sidrap--

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidrap melakukan rapat secara virtual dengan pihak Deputi Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB), Kamis (1/10/2020).

Rapat tersebut membahas finalisasi penelaahan praverifikasi rehabilitasi dan rekonstruksi tahun anggaran 2020. Hal ini menindaklanjuti usulan bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang sudah memenuhi persyaratan proposal.

Hadir dalam rapat, Kepala Pelaksana BPBD Sidrap, H. Siara Barang, Kadis Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan dan Perumahan Rakyat, Abdul Rasyid, Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD, Irwan dan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, Firman.

Melalui vidcon di Ruang Rapat BPBD Sidrap tersebut, Siara Barang memaparkan usulan proyek pembangunan jalan beton di tiga ruas jalan.

"Ada tiga ruas yang Kami usulkan yang berada di Kecamatan Pitu Riawa," ungkap Siara Barang seusai pertemuan.

Adapun ketiga usulan proyek tersebut yakni ruas jalan Karebosi-Paraja perkiraan biaya sekitar Rp.20.320.000.000, ruas jalan Paraja-Kalempang Rp.4.800.000.000, dan ruas jalan Salobukkang-Kandiawang Rp12.800.000.000. Jadi total biaya ketiga usulan sekitar Rp.37.920.000.000.

"Kesemuanya merupakan pembangunan jalan beton. Insya Allah akan dikerjakan Dinas PU jika dana sudah turun dari BNPB," lanjut Sibar, panggilan akrabnya.

Ia menambahkan, vidcon turut dihadiri dari bidang aset untuk memastikan yang akan diusulkan betul merupakan aset kabupaten. "Karena yang bisa dikerja hanya aset kabupaten, selain itu kalau masuk aset provinsi dan pusat tidak boleh karena bukan kewenangan kita," imbuhnya.

Sibar selanjutnya berharap semua usulan tersebut bisa diterima oleh pihak BNPB agar akses masyarakat setempat bisa lancar. Termasuk memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat seperti pertanian, perkebunan dan lainnya.

"Hasil produksi masyarakat bisa dipasarkan ke ibukota kecamatan dengan cepat. Jika tidak, hasil-hasil tersebut akan dibawa ke daerah tetangga, khususnya Kabupaten Enrekang," lontarnya.

Hal itu, menurut Sibar karena masyarakat yang mau ke ibukota Kecamatan Pitu Riawa harus melingkar masuk ke Kabupaten Enrekang dan melewati Rappang.

"Jarak tempuh kurang lebih 60 km, kalau diperbaiki jarak tempuh hanya sekitar 15 km. Jadi baik jarak maupun waktu tempuh akan berkurang dan menjadi lebih efektif," tutupnya.(Bah)

Usulkan Proyek Jalan Beton, BPBD Sidrap Rapat Virtual Dengan Deputi BNPB

Redaktur:Bahri Layya

Metromilenial.com,Sidrap--

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidrap melakukan rapat secara virtual dengan pihak Deputi Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB), Kamis (1/10/2020).

Rapat tersebut membahas finalisasi penelaahan praverifikasi rehabilitasi dan rekonstruksi tahun anggaran 2020. Hal ini menindaklanjuti usulan bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang sudah memenuhi persyaratan proposal.

Hadir dalam rapat, Kepala Pelaksana BPBD Sidrap, H. Siara Barang, Kadis Bina Marga, Cipta Karya, Pertanahan dan Perumahan Rakyat, Abdul Rasyid, Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD, Irwan dan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD, Firman.

Melalui vidcon di Ruang Rapat BPBD Sidrap tersebut, Siara Barang memaparkan usulan proyek pembangunan jalan beton di tiga ruas jalan.

"Ada tiga ruas yang Kami usulkan yang berada di Kecamatan Pitu Riawa," ungkap Siara Barang seusai pertemuan.

Adapun ketiga usulan proyek tersebut yakni ruas jalan Karebosi-Paraja perkiraan biaya sekitar Rp.20.320.000.000, ruas jalan Paraja-Kalempang Rp.4.800.000.000, dan ruas jalan Salobukkang-Kandiawang Rp12.800.000.000. Jadi total biaya ketiga usulan sekitar Rp.37.920.000.000.

"Kesemuanya merupakan pembangunan jalan beton. Insya Allah akan dikerjakan Dinas PU jika dana sudah turun dari BNPB," lanjut Sibar, panggilan akrabnya.

Ia menambahkan, vidcon turut dihadiri dari bidang aset untuk memastikan yang akan diusulkan betul merupakan aset kabupaten. "Karena yang bisa dikerja hanya aset kabupaten, selain itu kalau masuk aset provinsi dan pusat tidak boleh karena bukan kewenangan kita," imbuhnya.

Sibar selanjutnya berharap semua usulan tersebut bisa diterima oleh pihak BNPB agar akses masyarakat setempat bisa lancar. Termasuk memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat seperti pertanian, perkebunan dan lainnya.

"Hasil produksi masyarakat bisa dipasarkan ke ibukota kecamatan dengan cepat. Jika tidak, hasil-hasil tersebut akan dibawa ke daerah tetangga, khususnya Kabupaten Enrekang," lontarnya.

Hal itu, menurut Sibar karena masyarakat yang mau ke ibukota Kecamatan Pitu Riawa harus melingkar masuk ke Kabupaten Enrekang dan melewati Rappang.

"Jarak tempuh kurang lebih 60 km, kalau diperbaiki jarak tempuh hanya sekitar 15 km. Jadi baik jarak maupun waktu tempuh akan berkurang dan menjadi lebih efektif," tutupnya.(Bah)